GRESIK�Sejumlah caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Gresik bersumpah tidak akan korupsi jika terpilih nanti. Sumpah itu mereka ucapkan dalam acara ikrar/baiat yang digelar di kantor DPAC PKNU Kecamatan Manyar, Ahad (1/2).
Dalam acara itu, para caleg PKNU juga bersumpah jika terpilih nanti akan memberikan 40 persen gaji mereka untuk partai dan 30 persen untuk kepentingan sosial.
Selain dihadiri ratusan kader PKNU, ikrar dihadiri pula beberapa caleg PKNU untuk DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Gresik. Mereka antara lain HM Fadil (DPR RI), HM Rofiq (DPRD Propinsi), dan tiga caleg DPRD Kabupaten Gresik, masing-masing H Su�udi Wafa, Khoirul Huda, dan Hj Hudaifah.
�KH Idris Sahlan juga turut hadir untuk memimpin doa,� terang Khoirul Huda, caleg PKNU DPRD Gresik dapil 2 (Manyar, Bungah, Sidayu) yang juga ustadz di Ponpes Mambaus Sholihin Suci, Manyar.
�Semoga PKNU semakin dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat,� kata Ketua DPAC PKNU Kecamatan Manyar, H Su�udi Wafa, sembari memohon doa restu untuk menempati kantor DPAC di kawasan Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar.
Di Gresik, PKNU makin membumi dari hari ke hari. Di bawah komando para ulama kharismatik Kota Pudak, kini masyarakat semakin menggandrungi PKNU.
�Saking gandrungnya masyarakat pada PKNU, sampai-sampai ada salah satu pengusaha kapur yang memberikan kantor cuma-cuma untuk PKNU,� kata Ketua Dewan Mustasyar DPC PKNU Gresik, KH Masbuhin Faqih. (dik)/dutamasyarakat.com
5 HAL YANG INGIN SAYA PERJUANGKAN
BalasHapusBEBERAPA HAL YANG INGIN SAYA PERJUANGKAN BILA MEMANG SAYA BENAR-BENAR DIPERCAYA MENJADI ANGGOTA DPR RI.
1. Sistem penyelenggaraan / pengelolaan ibadah haji yang mengedepankan aspek pelayanan dan ibadah, bukan berorientasi pada bisnis ansich.
2. Profesionalitas dunia pendidikan yang lebih mengedepankan penguasaan IT yang lebih mengedepankan aspek norma Agama dan Pancasila yang ber-etika dan ber-budi pekerti.
3. Orientasi pendidikan rakyat yang terjangkau kemampuan masyarakat. Untuk itu semua pajak yang berkenaan dengan buku pelajaran harus dihapus, sisitem uang gedung dan daftar ulang harus dikaji kembali serta sistem gonta ganti buku pelajaran setiap ganti tahun harus dirubah.
4. Ekonomi kerakyatan harus dikembalikan dengan lebih menekankan pada pengusaha kecil, industri kecil dan petani/nelayan. Untuk itu kredit perbankan harus diarahkan pada sektor industri kecil sebagai jantung perekonomian Indonesia.
5. Sektor industri ketenagakerjaan harus mempekerjakan tenaga kerja pemuda-pemudi yang ada di sekitar lokasi industri. Serta pemberian kesempatan kerja bagi lulusan-lulusan baru untuk job magang training sebagai pelatihan kerja (Bukan sistem outsourching)