Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat ataukah Pusat Kesengsaraan Masyarakat?

Laporan Haji Darmanto - Lampung  (darmantokasan@yahoo.com)

Berita baik Puskesmas pembantu dibangun disetiap desa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat/rakyat. Tetapi bagaimana dengan kontrol pemerintah/dinas kesehatan yang terkait terutama untuk mengontrol puskesmas di desa-desa yang jauh dari perkotaan.

Untuk Puskesmas yang letaknya di kecamatan ataupun di Kabupaten dan Kota, pelayanan petugas sangat baik dengan tarip berobat sesuai aturan pemerintah. Tetapi untuk Puskesmas pembantu yang ada di desa-desa, hampir tidak ada kontrol dalam pelayanannya. Kadang waktu kerjanya seenaknya petugas di lapangan. Juga tarip/biaya berobat untuk pasien, dengan berbagai alasan petugas bahwa obat yang diberikan bukan obat standar pemerintah tetapi obat pribadi, dan dalam benak pikiran masyarakat yang sedang terjadi bahwa obat pemerintah itu tidak manjur, maka pendapat masyarakat yang keliru tersebut merupakan kesempatan emas untuk petugas kesehatan untuk dimanfaatkan.

Seharusnya mereka yang bodoh tersebut diberikan pengertian dan penjelasan, bukan dimanfaatkan. Maka setiap pasien yang berobat dikenakan biaya diatas Rp 25.000 per pasien, maka dalam satu hari petugas puskesmas pembantu tersebut dapat penghasilan Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Dan uang tersebut masuk kantong pribadi tentunya.

Sebagian rakyat kecil tidak tahu harus berbuat apa, bisanya hanya menurut/mengikuti saja. Dan kondisi seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun seingat penulis ketika pertama kali ada puskesmas pembantu di desanya sejak tahun 1980 dari laporan masyarakat, petugas kesehatan puskesmas pembantu masih belum berani memasang tarip lebih dari yang ditetapkan pemerintah, tetapi setelah tahun1985 sampai sekarang, petugas puskesmas pembantu melakukannya dan tidak ada yang berani mengawasi dan mengontrolnya.

Ini terjadi Di Puskesmas Pembantu di desa Sukadadi Kec Gedong Tataan Kab. Persawaran . Prop. Lampung. Dan kalau kita berani telusuri mungkin terjadi di sebagian besar di Indonesia. Tetapi karena tidak adanya laporan dari masyarakat, maka tidak ada tindakan lebih lanjut.

Puskemas pembantu yang seharusnya sebagai pelayan kesehatan terdepan dan melayani masyarakat miskin di Negara ini dalam menuju Indonesia sehat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya menambah penderitaan masyarakat miskin, Puskesmas pembantu menjadi sarana untuk membodohi masyarakat dan tempat untuk mendapatkan uang dengan mudah bagi oknum petugas kesehatan.***