Senin, 13 Juli 2009/republika.co.id
GRESIK--APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) Pemkab Gresik setelah PAPBD (Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah) tahun 2009 mencapai Rp 1.63.928.163.470.30,00. PAPBD itu ada kenaikan sebesar Rp 70.396.858.751.30,00. Atau, ada kenaikan 70,09 persen. Hal itu disampaikan Sekkab, Dr H Husnul Khuluq MM ketika menyampaikan nota PAPBD tahun 2009 di ruang paripurna DPRD Gresik, Senin (13/7).
Sekkab membacakan nota PAPBD 2009 setelah Ketua DPRD, HM Hamim Mubham MAg selaku pimpinan sidang paripurna memersilahkan Bupati, Dr KH Robbach Ma'sum MM, atau yang mewakili untuk membacakan nota. Kemudian Sekkab maju membacakan nota PAPBD 2009. Pembacaan nota PAPBD tahun 2009, juga dihadiri Wakil Bupati, HM Sastro Suwito SH MHum, dua wakil ketua DPRD, H Munawi S.Sos dan H Syamsul Ma'arif SH. Selain itu, pejabat muspida dan pejabat Pemkab Gresik.
Khuluq menjelaskan, kekuatan anggaran pada PAPBD 2009 mencapai Rp Rp 70.396.858.751.30,00. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 30.67.392.463.81,00, atau 42,72 persen. Sedangkan, untuk belanja langsung sebesar Rp 40.329.466.287.49,00, atau 57,28 persen. Belanja tidak langsung sebelum perubahan mencapai Rp 604.451.319.786, sedangkan setelah perubahan mencapai Rp 634.518.712.249.81,00, naik sebesar Rp 30.67.392.463.81,00, atau sebesar 4,97 persen. Untuk belanja langsung Rp 389.79.984.933, setelah perubahan mencapai Rp 429.409.451.220.49,00, atau naik Rp 40.329.466.287.49,00, atau sebesar 10,37 persen.
"Belanja tidak langsung sebelum PAPBD sebesar itu digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan pemdes (pemerintahan desa), dan belanja tidak terduga, " tutur Khuluq.
Dijelaskan Khuluq, permasalahan utama belanja daerah pada PAPBD 2009 secara umum adanya keterbatasan anggaran, dan adanya kegiatan yang perlu diselesaikan, sehingga belum mampu menampung semua kegiatan/program.
Pada PAPBD 2009 ada beberapa program menjadi skala prioritas. Di antaranya, meningkatkan urusan wajib pendidikan, meningkatkan urusan wajib kesehatan, pekerjaan umum, tata ruang, perencanaan pembangunan, pertanahan, penanaman modal,otonomi daerah, dan pemberdayaan masyarakat desa. " Program-program skala prioritas itu tengah kita upayakan bisa terwujud, " terangnya.
Ditambahkan Khuluq, kondisi umum PAPBD terdiri dari penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebelum PAPBD sebesar Rp 104.890.548.14,00. Setelah perubahan sebesar Rp 117.632.402.155.30,00. " Ada kenaikan sebesar Rp 12.741.854.141.30,00, atau 12,15 persen, "pungkasnya. uki/kpo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar