Senin, 27 Juli 2009

Wah... Surat ke SBY Ditembuskan ke Tuhan


Senin, 27 Juli 2009 | 22:03 WIB / kompas.com

GRESIK, KOMPAS.com — Lumbung Informasi Rakyat, Senin (27/7), mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tembusan Tuhan Yang Maha Esa. Surat itu terkait pemasangan pipa gas PT Petrokimia Gresik. Surat itu ditujukan untuk 22 instansi/orang, termasuk Presiden.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat Gresik Choirul Anam menyatakan, dalam surat yang dikirimkan itu disebutkan bahwa pelaksanaan pemasangan gas dari sumur Lengowangi 1 di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, ke fasilitas pengolahan pupuk PT Petrokimia Gresik membahayakan warga. Pipa sepanjang 4,8 kilometer itu melintas permukiman padat penduduk di Desa Yosowilangun, Gresik.

Pelaksanaan pemasangan pipa dianggap tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan secara teknis tidak sesuai standar. Warga sempat berhasil menghentikan pemasangan pipa pada 28 Maret lalu, tetapi pemasangan dilanjutkan lagi pada 14 Juli dengan pengawalan ketat dari polisi.

Dengan surat itu, Anam berharap persetujuan dokumen unit pengelolaan lingkungan dan unit kesehatan lingkungan ditinjau ulang Dirjen Minyak dan Gas Bumi. Pihak terkait diharapkan menindaklanjuti keinginan warga untuk mencari kebenaran bukan pembenaran atas pelaksanaan pipanisasi oleh PT Petrokimia Gresik.

"Selain itu, kami berharap ada uji materi atas perizinan yang dimiliki PT Petrokimia Gresik termasuk standar teknis pipa gas. Pemasangan pipa juga harus mempertimbangkan keselamatan warga," katanya.

Dalam surat itu, LIRA juga melampirkan kronologi perlawanan warga terhadap pemasangan pipa gas dan juga disertai hasil investigasi atas pipanisasi di tengah permukiman warga. Pemasangan pipa melewati perumahan Griya Kembangan Asri, Gresik Kota Baru, dan Darussaadah.

Dalam surat disebutkan kesimpulan bahwa pemasangan pipa sejauh 4,1 kilometer belum mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga melanggar izin tata ruang. PT Petrokimia dinilai hanya berdalih meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk, tetapi mengabaikan keselamatan warga.

PT Petrokimia Gresik juga dianggap membohongi publik dengan pernyataan di media massa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. "Pemasangan pipa dipaksakan terbukti dengan dijaga ketat aparat keama nan," kata Anam.

LIRA Gresik juga berkesimpulan bahwa proyek pipa gas berbau kolusi antara Pemkab Gresik dan PT Petrokimia Gresik, dengan indikasi pembiaran pembangunan pipa meskipun belum ada izin resmi. Pelaksana pipa PT Gresik Migas dengan kepengurusan Komisaris Utama Husnul Khuluq (kini menjabat Sekretaris Kabupaten Gresik), Komisaris I M Najib (Kepala Badan Perencana Pembangunan Gresik), dan Komisaris II M Najikh (Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Gresik).

Bila warga tidak menghentikan proyek itu, dimungkinkan perizinan tidak diurus sehingga berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah Gresik. Dari sisi teknis pelaksanaan pembangunan pipa juga tidak sesuai standar teknis pipa gas karena pengelasan asal-asalan tidak dilakukan X-ray laser dan tidak dipasang catodic protection. Bagian dasar galian tidak diberi pasir. Kami sertakan foto-fotonya, katanya.

Selain kepada Presiden, surat serupa juga ditujukan kepada Menteri Negara Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian RI, Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Dirjen Migas, Gubernur, Ketua DPRD dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kepolisian Resor Gresik, Direktur Utama serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Petrokimia Gresik, Presiden LIRA, pakar Lingkungan Hidup Universitas Airlangga Suparto Wijoyo, Ketua Jaringan Advokasi Tambang Jatim, Ketua Wahana Lingkungan Hidup Jatim, dan Indonesian Corruption Watch.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf saat menghadiri harlah PKB di Gresik, Kamis (23/7) malam, pekan lalu, meminta pemasangan pipa dihentikan dulu. Pemasangan pipa diharapkan tidak menggunakan kekuatan aparat, tetapi juga mendengarkan keluhan masyarakat. Pemasangan pipa perlu dicarikan solusi yang tepat dan tidak bisa dipaksakan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar